Kompas, 16/10/2009

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:32 WIB

Jakarta, Kompas - Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang ingin membangun hutan tanaman rakyat tak perlu khawatir kesulitan modal. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan menyediakan Rp 840 miliar untuk kredit pembangunan hutan tanaman rakyat oleh kelompok tani atau koperasi.

"Ada dua pemegang izin hutan tanaman rakyat (HTR) di Sumatera Utara dan Maluku Utara yang sudah mengajukan pinjaman," ujar Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) Dephut Deny Kustiawan di Jakarta, Kamis (15/10).

P3H kini mengelola dana reboisasi Rp 1,4 triliun. Sebagian dana reboisasi itu untuk kredit pembangunan HTR, sebagian lainnya, Rp 560 miliar, untuk hutan tanaman industri.

Masyarakat lewat kelompok tani atau koperasi, kata Deny, dapat membangun HTR dengan mengajukan izin ke bupati.

Bupati menerbitkan SK pencadangan kawasan hutan produksi untuk HTR atas nama kelompok tani atau koperasi. Selanjutnya, Menhut menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR.

Menurut Roni Saifullah dari Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dephut, HTR dibangun secara swadaya, kemitraan, atau pola pengembang.

Swadaya artinya petani membangun sendiri. Adapun kemitraan adalah petani boleh menggandeng pihak lain untuk membangun HTR.

Pola pengembang berarti investor membangun HTR lalu menjual ke masyarakat melalui P3H. Masyarakat mengangsur pembayaran lewat P3H.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Ekonomi Islam Agustianto, pinjaman pola syariah, yaitu pemilik modal dan pekerja membagi risiko usaha, cukup adil untuk dijalankan dalam bisnis HTR. "Lembaga keuangan syariah harus memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan HTR ini," ujarnya. (ham)

Kompas, 15/10/2009
Perlu Menghitung Karbon dalam REDD

Kamis, 15 Oktober 2009 | 04:33 WIB

Pontianak, Kompas - Pemerintah Jerman melalui lembaga Layanan Pembangunan Jerman memberikan bantuan hibah senilai 30 juta dollar AS bagi Pemerintah Indonesia untuk persiapan pelaksanaan program reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi 2012.

Tempointeraktif, 15/10/2009

Kamis, 15 Oktober 2009 | 07:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah mengatakan sosok menteri kehutanan mendatang, diharapkan adalah orang yang peka terhadap krisis kehutanan. "Mengutamakan keselamatan rakyat," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu (14/10).

Siti mengatakan saat ini hutan dianggap sebagai komoditas, "HPH dan HTI sebesar-besarnya," kata dia. MS kaban, menurut Siti sangat pro investasi. "Yang dia lakukan hanya pencitraan," katanya.

Jatam, kata Siti punya sosok yang dinilai pantas untuk duduk sebagai menteri kehutanan. "Hariadi Kartodiharjo," kata Siti. Hariadi adalah Ketua Dewan Kehutanan Nasional, "Ia sangat paham persoalan kehutanan,' katanya.

Selain itu, Hariadi, kata Siti juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil. "Hutan bukanlah persoalan departemen kehutanan semata," katanya. Hutan, kata Siti adalah juga ruang hidup masyarakat.

Tentang munculnya nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dalam bursa calon menteri kehutana, "Mereka tidak punya pengalaman dan tidak tahu soal kehutanan,' kata Siti.

Sekarang ini yang terjadai adalah transaksi politik, kalau sudah begitu, "Persoalan kriteria selesai," katanya.

IQBAL MUHTAROM