Sumber : http://esdmwatch.com

Jejak Kelam Tambang Batubara
Thursday, 12 November 2009 11:28 eno

esdmwatch.Rupanya persoalan kegiatan pertambangan kian mengkhawatirkan. Apalagi kegiatan tambang batubara, mulai dari eksplorasi hingga pasca beroperasinya perusahaan itu meninggalkan jejak kelam. Hal ini terungkap pada diskusi yang bertajuk “Generasi Suram di Kawasan Sumber Penghasil Batubara” di Jakarta (11/11). Tak hanya itu, kegiatan tambang batubara juga sarat potensi korupsinya. Malah diyakini hal ini merupakan penghalang terbesar dalam usaha meningkatkan kesejahteran masyarakat di sekitar kawasan tambang. Menurut Udiansyah Phd dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, daya rusak pertambangan batubara itu yang lebih besar dari potensi korupsinya. Dia menggarisbawahi hal itu, mulai terjadinya inside trading, kontrak yang panjang namun harga tidak berubah hingga merubah nilai kalor. Apalagi diungkapkannya, terkait dengan nominal sewa sumberdaya yang berlaku sekarang itu belum mempunyai dasar.” Seharusnya soal ini berdasar kajian ilmiah,”katanya.

Untuk itu, kata Udiansyah regulasi yang berlaku sekarang masih belum mensejahterakan masyarakat dan malah berpotensi munculnya peluang korupsi. “Karenanya direkomendasikan untuk ditinjau kembali,”jelas dia.

Sementara itu Kahar Albahri dari Jatam Kalimantan Timur mencatat 116 juta ton total produksi batubara itu sekitar 82 persennya diekspor ke 30negara. “Jadi hanya 1,2 persen saja untuk kebutuhan lokal,”tandas Kahar. Dikatakanya, dari sekitar 86 persen produksinya itu dikuasai enam perusahaan tambang asing, seperti PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Indominco Mandiri, PT Kitadin, PT Berau Coal dan Interex Sacra Raya.

Lebih jauh Kahar menyoroti ancaman dari kegiatan tambang batubara ini. Mulai dari krisis listrik yang diakuinya sering terjadi di Samarinda. Di Ibukotanya itu tiap minggu terjadi dua kali pemadaman listrik yang lamanya hingga lima jam. Selain itu ancaman kesehatan, kemiskinan, hancurnya taman nasional dan hutan lindung,pelanggaran HAM dan sederet catatan lainnya termasuk banjir dan bencana ekologis.

Malah, seperti yang diutarakannya, untuk Kutai Kertanegara hingga tahun 2009 ini pemerintah daerah telah mengeluarkan 687 perijinan. Sementara sepanjang tahun 2007-2008 itu dikeluarkan tak kurang 247 perijinan. “Hampir setiap hari kerja itu ada kuasa pertambangan yang dikeluarkan,”ujarnya.*en